IMPLEMENTASI SOP PENERBITAN SERTIFIKASI SANITASI KAPAL PADA KAPAL PENUMPANG DI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TANJUNG BALAI KARIMUN

  • Fitria Ningsih
  • Tri Mardalena
  • Nisha Desfi Arianti
Keywords: Implementasi, SOP, Penerbitan Sertifikasi Sanitasi Kapal, Kantor Kesehatan Pelabuhan

Abstract

Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone), Kabupaten Karimun memiliki aktivitas pelabuhan yang sangat padat sehingga memiliki peluang resiko kesehatan diberbagai pintu masuk yang ada. Sebagai unit pelaksana teknis dan ujung tombak Kementerian Kesehatan RI, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) berwenang mencegah dan mengendalikan faktor penular penyakit yang masuk dan keluar pelabuhan. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi mengenai implementasi dan kendala pelaksanaan dalam mekanisme pemeriksaan sanitasi kapal pada kapal penumpang melalui standar operasional prosedur penerbitan Sertifikat Sanitasi Kapal (SSK), serta perbaikan dan penyempurnaan dalam pengimplementasian SOP tersebut. Penelitian dilakukan di KKP Kelas II Tanjung Balai Karimun pada tanggal 9 Maret sampai dengan 13 April 2020, penelitian ini menggunakan metode model spradley, yaitu teknik analisis data yang disesuaikan dengan tahapan dalam penelitian. Pengambilan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi, penyebaran kuesioner dan wawancara dengan responden. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum penerbitan SSK berlandaskan atas dua kebijakan dari Menteri Kesehatan RI dan Undang-Undang RI. Pelaksanaan Penerbitan SSK telah memenuhi persyaratan yang ada dengan hasil persentasase kuesioner sebesar 80% yang artinya sangat baik, namun dalam pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya efektif karena masih adanya kendala dalam proses pelaksanaan atau pelayanan penerbitan SSK. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi (sikap), dan struktur birokrasi yang perlu dievaluasi sehingga implementasian efektif dan efisien.

Published
2021-02-22
Section
FEBRUARI VOL 2 NO 2. 2021