COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENGURANGI PENGANGGURAN DI KABUPATEN BENGKALIS
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Collaborative Governance dalam Mengurangi Pengangguran di Kabupaten Bengkalis dan untuk mengetahui apa saja hambatan dalam penanganan pengurangan pengangguran di Kabupaten Bengkalis. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jalan Pipa Air Bersih Desa Petani Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dan sekarang disebut dengan UPT-LK. Tipe yang di gunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif Berdasarkan hasil penelitian tentang Collaborative Governance Dalam Mengurangi Pengangguran di Kabupaten Bengkalis didapatkan hasil Collaborative Governance dalam Mengurangi Pengangguran di Kabupaten Bengkalis dilihat dari kondisi awal, desain institusional, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaborasi. Kondisi awal dari Collaborative governance yang dilakukan pada pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dari awal sejarah kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan pihak yang berkolaborasi dan transparansi proses yang di lakukan pihak yang berkolaborasi. Desain institusional Collaborative Governance dalam mengurangi pengangguran di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dari pembagian tugas yang di lakukan, aturan dasar yang telah di tetapkan oleh pihak yang berkolaborasi dan sikap masyarakat setempat dalam penanganan pengurangan pengangguran. Kepemimpinan fasilitatif Collaborative Governance dalam mengurangi pengangguran di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dari kepemimpinan sesuai tupoksi, keterlibatan stakeholders dalam Collaborative governance dan pembagian tugas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Proses kolaborasi Collaborative Governance dalam mengurangi pengangguran di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dari dialog tatap muka yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan PT. Wahanakarsa Swandiri pertama kali untuk manghasilkan kesepakatan bersama Hambatan Collaborative Governance dalam penanganan pengurangan pengangguran di Kabupaten Bengkalis adalah keterbatasan perusahaan, keterbatasan anggaran dan kurangnya partisipasi perusahaan. Dalam melakukan Collaborative Governance dalam Penanganan Pengurangan Pengangguran di Kabupaten Bengkalis terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi pencapaian kegiatannya.
