Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepualauan Meranti

Abstract

Isu dan permasalahan yang dihadapi kawasan perbatasan baik daerah perbatasan laut maupun daerah perbatasan darat adalah aspek kebijakan, ekonomi, sosial, budaya, sumber daya alam, kelembagaan, dan kewenangan pengelolaan serta kerjasama antar negara. Sebagai prioritas pembangunan sesuai dengan Nawa Cita Presiden, maka perlu adanya penguatan Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan Pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara berwawasan  lingkungan  sebagai  beranda  depan  negara  yang  berdaya saing tinggi. Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai salah satu daerah otonom secara geografis berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (Growth Triagle) Indonesia - Malaysia - Singapore (IMS-GT ) dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam - Tj. Balai Karimun. Penelitian ini dilaksanakan  dengan menggunakan studi literatur dalam  rangka  identifikasi  upaya-upaya  untuk mendorong  percepatan  pembangunan  di  daerah  pinggiran, terutama kawasan perbatasan negara. Identifikasi kebijakan   yang   tepat   dalam   rangka   penerapan kebijakan di kawasan perbatasan dalam   rangka   peningkatan kesejahteraan  masyarakat  dan  sebagai  beranda  depan  negara diharapkan  dapat  merumuskan  konsep  program-program  yang  dapat membantu kawasan perbatasan melaksanakan urusan daerahnya dalam pengelolaan daerah perbatasan